Dian rana! Kabar Mengejutkan: Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Pagi ini, tanggal 28 Oktober 2024, saya kembali mengunjungi kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan tujuan yang istimewa—menyaksikan keindahan alam yang berpadu dengan suasana pembangunan kota di tengah kabut pagi. Berangkat sebelum matahari terbit, saya berharap menangkap momen spesial dari perjalanan pembangunan ibu kota baru ini. Benar saja, embun pagi menyelimuti kawasan inti, memberikan suasana penuh semangat yang membangkitkan harapan untuk masa depan IKN.

Langkah pertama saya dimulai di Plaza Seremoni yang megah, tempat yang menjadi simbol awal kegiatan di IKN. Dari sana, saya melanjutkan perjalanan ke Taman Kusuma Bangsa, di mana kabut pagi menciptakan pemandangan yang indah dan penuh ketenangan. Perjalanan ini berlanjut ke Titik Nol IKN, area bersejarah yang menjadi dasar dari pembangunan ibu kota baru. Selain itu, Kantor Otorita IKN, yang diproyeksikan sebagai pusat pengelolaan IKN, juga terlihat semakin tertata dengan infrastruktur modern. Dokumentasi saya ditutup dengan pemandangan hunian untuk anggota Polri dan BIN yang tampak megah, diselimuti kabut pagi yang menambah kesan mistis dan memukau.

Di tengah keindahan IKN yang semakin menawan, berita terbaru dari Jakarta juga membawa angin segar bagi keberlangsungan proyek pemindahan ibu kota. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menandatangani peraturan presiden (Perpres) mengenai pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara. Dengan diterbitkannya Perpres ini, diharapkan akan ada arah yang lebih jelas dalam pencapaian target pembangunan IKN selama empat tahun ke depan.

Tak hanya itu, DPR juga mengusulkan perluasan kewenangan Otorita IKN agar tidak hanya berfokus pada pengelolaan, tetapi juga pada pembangunan dan penataan infrastruktur. Komisi II DPR, sebagai mitra kerja Otorita IKN, berkomitmen untuk mengawasi dan mendukung pengembangan IKN melalui peran budgeting, legislasi, dan fungsi pengawasan. Ini sangat penting mengingat pembangunan IKN melibatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta investasi non-APBN.

Presiden Prabowo sendiri berencana melanjutkan pembangunan IKN yang telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam arahannya baru-baru ini, Prabowo menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan gedung eksekutif, tetapi juga gedung legislatif dan yudikatif. Harapannya, pada tahun 2028 nanti, Sidang Paripurna DPR/MPR bisa digelar di IKN, dan pelantikan Presiden serta Wakil Presiden tahun 2029 juga dapat berlangsung di ibu kota baru ini.

Dengan segala potensi yang dimilikinya, IKN diproyeksikan menjadi lebih dari sekadar pusat pemerintahan. Pembangunan tahap demi tahap akan terus dikerjakan hingga target penyelesaian pada 2045. Meskipun masih membutuhkan alokasi anggaran besar yang melibatkan APBN dan investasi non-APBN, semangat dan komitmen pemerintah dan DPR dalam pembangunan ini diharapkan akan mendorong terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai kota masa depan yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.

Mari kita nantikan perjalanan panjang ini, sambil tetap menjaga semangat pagi yang saya rasakan hari ini di kawasan inti Ibu Kota Nusantara.